Beranda > Politik > Musim koalisi, caleg pendukung putusan MA – pun bentuk Koalisi Konsitusi dan Keadilan

Musim koalisi, caleg pendukung putusan MA – pun bentuk Koalisi Konsitusi dan Keadilan

Saat ini tampaknya bukan hanya awal dari musim El Nino yang dikhawatirkan akan memunculkan kemarau panjang di sebagian besar Indonesia tetapi juga menjadi awal musim pembentukan koalisi politik. Untuk mendorong KPU, para caleg  yang akan masuk parlemen jika putusan Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan membentuk koalisi konstitusi dan keadilan yang akan dipimpin Zaenal Ma’arif.

“Hari Minggu 2 Agustus 2009 pukul 10.00 WIB, korban peraturan KPU akan meresmikan koalisi konstitusi dan keadilan di Hotel Sahid Jaya,” kata Ketua Koalisi Konstitusi dan Keadilan yang juga caleg Partai Demokrat (PD) Zaenal Maarif dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2009).

Menurut Zaenal, yang mendasari pembentukan koalisi konstitusi dan keadilan adalah putusan MA yang tidak kunjung direspon KPU. Padahal sebagai lembaga pelaksana UU, KPU wajib melaksanakan putusan MA tanpa penafsiran apapun. “Menurut kami putusan MA sudah final dan tidak bisa diutak-atik. Undang-undang dengan jelas mengatakan bahwa suara sekurang-kurangnya 50 persen diganti sisa suara sekurang-kurangnya 50 persen. Ini yang diplintir oleh KPU. Koalisi mendesak KPU melaksanakan,” pinta mantan Wakil Ketua DPR ini.

Sementara itu, bertindak sebagai sekretaris koalisi ditunjuk nama caleg PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengungkapkan bahwa pernyataan CETRO yang membuat simulasi terhadap hasil putusan MA jika dilaksanakan, tidak sepenuhnya benar. Karena ada model penafsiran dan pembacaan lain yang lebih mendekati kebenaran putusan MA seperti yang dilakukan oleh PDIP.

“Statemen CETRO itu bikin blunder. Putusan MA tidak melupakan proporsionalitas. Menurut kami putusan MA semakin proporsional,” ungkap Hasto.

Apabila KPU nekat tidak melaksanakan putusan MA, lanjut Hasto, KPU harus siap bertanggungjawab atas semua resiko yang akan ditanggungnya. “KPU boleh saja tidak melaksanakan putusan MA karena waktunya memang 90 hari. Tapi kalau tidak dilaksanakan akan menanggung akibat hukumnya,” tegasnya.

Caleg Partai Golkar, Indra J. Piliang yang ditunjuk sebagai sebagai wakil ketua koalisi membantah bahwa gerakannya ini karena didasari oleh semangat merebut kursi parlemen yang akan didapat jika putusan MA dilaksanakan. “Bukan masalah siapa masuk siapa keluar, ini masalah hubungan trias politika yang terancam jika putusan MA diabaikan KPU,” tegas politisi yang mantan pengamat politik ini.

Minta Pasal 205 UU Pemilu Dibatalkan

Sementara itu pada sisi yang berseberangan, Partai Hanura dan perwakilan dari PPP kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan perwakilan kedua parpol ini untuk meminta agar pasal 205 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 di uji kembali (Judicial Review). Pasal tersebut dinilai menimbulkan penghitungan ganda dan multitafsir.

“Kita mengajukan Judicial Review Pasal 205 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 karena kita menilai ada double accounting,” kata perwakilan Partai Hanura, Andi M Asrun setelah mendaftarkan perkaranya di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (30/7/2009).

Menurut Andi, penghitungan ganda tersebut dianggap telah merugikan partai-partai menengah yang sudah turun peolehan kursinya dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini. “Problem besar ada pada ayat 4 yang menyatakan partai yang sudah dapat kursi, dapat kursi lagi. Partai menengah malah hilang kursi, maka itu karena dirasa nggak adil, kami mengajukan Judicial Review,” papar Andi.

Andi menambahkan, Pasal 205 ayat 5, 6, dan 7 sudah mengatur pembagian kursi tahap 2 dengan baik. Karena itu, seharusnya pasal 4 tidak diperlukan lagi.”Karena ayat 5,6,7 sudah dengan bilangan pembagi pemilih yang sama,” ujarnya. Andi membantah kedatangannya mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu tidak dimaksudkan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA).”Kalau dikabulkan, putusan MA nggak berlaku. Kita minta ini harus diperiksa cepat, sekarang kamis, senin mungkin sudah diperiksa,” pintanya

Sementara itu, wakil dari PPP Romy Romahurmuziy meminta pasal tersebut dibatalkan karena pasal itu dinilai multi tafsir. Romy menilai, ruang multi tafsir itu ada karena DPR dan pemerintah sebagai pembuat UU saat itu bepikir dalam konteks ruang dan waktu tertentu.

“Pasal ini setelah ditafsirkan dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2008 pasal 22 c dan 23 ayat 1,2, dan 3 dibatalkan MA karena menimbulkan ruang tafsir sekurang-kurangnya 3 model,” jelasnya. “Tafsir pertama yang dirilis CETRO, P3 kehilangan 18 kursi. Kedua yang dibuat Zaenal Ma’arif tapi nggak dirilis. Ketiga yang dirilis PDIP, P3 kehilangan pada tahap 3 sebanyak 3 kursi,” pungkasnya.

Sumber: DetikNews.

Lalu, rakyatpun cuma menonton orang-orang rebutan kursi. Jika orang partai dirugikan, maka  mereka akan teriak  menutut haknya tetapi jika diuntungkan akan diam saja walaupun melihat partai lain (yang jelas-jelas sebangsa setanah air) didzholimi.. Oh kursi DPR.. emang enak sih ya kalo bisa duduk.

Iklan
Kategori:Politik Tag:, , , ,
  1. 31 Juli 2009 pukul 00:53

    Keadilan itu apa ya…

    • pisangkipas
      31 Juli 2009 pukul 01:07

      keadilan itu jika kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya bang! Yang punya hak mendapat haknya, yang tidak mendapat hak akan mendapat bagian haknya dari orang yang memiliki hak sebelumnya..

      • 31 Juli 2009 pukul 10:39

        keadilan= jika menguntungkan buat dirinya

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: